Suami-Istri Tidak Boleh Satu Instansi: Aroganisme atau Nasionalisme?

Gedung Kemenkeu

Kementerian Keuangan RI

Pagi tadi digelar kuliah umum di kampus dengan mendatangkan pembicara dari Kemenkeu. Beliau merupakan pejabat Eselon II yang memiliki kompetensi relevan di bidangnya. Tema yang diangkat, sependengaranku, adalah tentang transformasi SDM Kemenkeu. Pada intinya kami semua (mahasiswa) diberikan sebuah pengetahuan tentang nilai-nilai yang diterapkan dalam lingkungan kerja Kemenkeu yang kemudian dijabarkan lebih lanjut lagi kepada aspek kinerja dan aspek lain yang lebih luas.

Kuliah umum berlangsung seru! Namun di akhir sesi ada sebuah pernyataan, lebih tepatnya isu, yang dilontarkan oleh pembicara dan seketika mengusik suasana kuliah umum. Kurang lebih berbunyi, “akan segera diterapkan aturan profesional yang mengatakan suami istri tidak boleh sama-sama bekerja di lingkungan Kemenkeu”, artinya kalau ngotot ingin 1 instansi ya harus di luar Kemenkeu, misal BPK, BPKP, OJK, Kemen BUMN, dan beberapa instansi lainnya.

Yaa..pantas saja banyak mahasiswa merasa terusik karena memang sebagian besar mahasiswa terlanjur terlibat urusan percintaan di kampus sendiri. Tidak usah jauh-jauh, aku sendiri juga begitu sekarang, hehe, hanya bedanya kalau mereka terusik, bagiku ini biasa-biasa saja. Mungkin karena aku tidak begitu bermimpi untuk meninggalkan jejak prestasi di Kemenkeu. Mereka yang merasa terusik langsung mencari teman yang senasib dan mengadakan forum dadakan (debat 4 mata). Statemen demi statemen dikeluarkan, kata demi kata disusun untuk mengungkapkan rasa cemas masing-masing. Ok kita lanjut bahas inti tulisan ini.

Yang menarik adalah saat kuliah umum telah usai, aku menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan temanku (senasib). Aku suka dengan cara berpikirnya yang kritis. Dia mengatakan, “Dinar, ini namanya aroganisme, masa urusan kehidupan pribadi di bawa-bawa dan dimasukkan ke dalam peraturan profesional?”. Sambil sempat membenarkan pemikirannya, sebenarnya aku punya pemikiran sendiri.

Aroganisme
Aroganisme sendiri berasal dari kata dasar arogan (english) yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mendekati makna ketidaksopanan, kesombongan, sok-sokan, kesewenang-wenangan, dan lain sejenisnya. Memang benar, pernikahan adalah pilihan dan merupakan hak masing-masing individu (dengan memperhatikan UU). Artinya kita mau menikah dengan siapa saja, dari kasta mana, daerah mana, bahkan lain atau sesama jenis instansi, adalah betul-betul otoritas pribadi sehingga jika memang benar akan ada aturan profesional (akonstitusional) seperti itu, maka kita langsung bisa memvonis hal tersebut sebagai sebuah keputusan yang arogan. Mungkin seperti ini jalan pemikiran temanku.

Nasionalisme
Tidak asing lagi nasionalisme berkaitan dengan jiwa patriotisme kita, jiwa yang menjunjung kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kebalikan dari pemikiran teman mahasiswa, aturan Kemenkeu tersebut mungkin didasarkan pada nilai-nilai nasionalisme yang dirasa wajib dimiliki oleh setiap pelayan Negara. Selain itu, ku rasa, aturan ini (jika jadi) besar kemungkinan berakar dari sebuah pengalaman. Pengalaman pahit tentunya.

Ok, itulah dua sudut pandang yang berhasil aku analisis. Akupun merasa sedikit tidak sependapat dengan akan dibuatnya aturan baru Kemenkeu tersebut. Terlepas dari apakah aku berani atau takut mengkritisi aturan tersebut, aku memiliki pemikiran bahwa Kemenkeu bukanlah satu-satunya pilihanku untuk berprestasi. Aku punya mimpiku sendiri.

Kesimpulan yang aku tarik adalah, di sini kedua pihak berada pada pendiriannya masing-masing, dengan dasar sama kuatnya, tapi..nah ada tapinya. Tapi karena aku memiliki persamaan nasib dengan beberapa mahasiswa lain, aku akan tetap memberikan semangat jika memang mereka menginginkan sebuah perubahan. Semangat, teman-teman, perjuangkan hak dan pilihan hidup kalian!

Nah, sekarang aku ingin bertanya kepada teman-teman blogger yang sudah terlanjur mampir ke sini. Atau malah teman-teman blogger memiliki nasib sama seperti temanku? Hehe. Bagaimana pendapat teman-teman blogger, “Aroganisme atau Nasionalisme”? Dan, apa harapan kalian selanjutnya? Comment box ya!

16 thoughts on “Suami-Istri Tidak Boleh Satu Instansi: Aroganisme atau Nasionalisme?

  1. nurulkucingkelinci says:

    kalo aku sih biasa aja kk..
    tp setuju dgn aroganismenya, pernikahan itu urusan antara aku, dia, dan Tuhan. Pemerintah g bs seenaknya membatasi yg satu ini..

  2. dinarardy says:

    Ehh, ada kakak Nurul lupa aku mention, rupanya yang paling merasa biasa aja..
    Setuju dengan “antara aku, dia, dan Tuhan”, jadi apa harapan selanjutnya?

  3. parampaam says:

    Kalo mereka berdalih peraturan itu dibuat untuk meningkatkan profesionalisme pegawai, sy kurang setuju.

    “Profesionalisme adalah suatu perilaku, kualitas, atau karakter yang menjadi ciri khas suatu profesi. ”

    simple saja, berdasarkan definisi di atas, apakah dengan tidak menikahi sesama pegawai kemenkeu bisa di sebut sbg ciri khas profesi?

  4. Argya says:

    Dilihat dulu dasar kebijakannya apa, emang bener-bener pengaruh sama pekerjaan ya? Sampai dapur rumah tangga orang juga diatur.. =p

  5. Kukuh Prasetya Wibawa says:

    jodoh, rezeki, umur dan kematian uda diatur Tuhan om…Masalah peraturan mungkin sulit diterima perasaan, kalau saya d posisi anda mungkin rasanya juga sama.. Berdoa saja om semoga diberikan yang terbaik🙂
    kebijakan itu sebenarnya sudah diterapkan di bank om, mungkin pak menkeu ingin menerapkan hal yang sama..

    • Tus amigos says:

      iya, di semua perusahaan sinar mas juga gitu. istri kakak ane akhirnya mengundurkan diri.
      tapi kalo kita inget SIA, itu salah satu bentuk internal control biar pegawainya profesional

    • dinarardy says:

      @Tus Amigos:
      Wah kasian juga ya kakak ipar kamu bro. Tapi selama ngikutin SIA, aku kok belum pernah denger yang nyinggung kayak gt ya bro?

  6. Mabruri says:

    sejak awal aku emang cenderung tidak mengizinkan istri (nantinya) untuk ngantor sepanjang siang hari.
    Jika pun nantinya aku berjodoh dengan wanita PNS Kemenkeu (tidak menutup kemungkinan, kan?), aku tetap akan mengeluarkannya. Nah, palingan yg jadi ganjalan adl izin ke orang tua si wanita. Masa iya, orang tua yg cape2 nyekolahin di STAN, anaknya malah mau dikeluarin dr PNS Kemenkeu oleh ’orang lain’. Tapi di sinilah aku diuntungkan. Mau bagaimana lagi, lha wong peraturannya ga memperbolehkan suami-istri bekerja sebagai PNS Kemenkeu.
    Orang tua wanita tdk punya pilihan lain. Atau, palingan ya akunya yg ditendang.haha. (tp semoga nggak sih).

    tapi aku setuju kalau itu terlalu mencampuri urusan pribadi.

  7. herryard says:

    Oh iya, barusan tadi juga bahas masalah ini sama temen.
    Klo misalkan diterapkan (satu unit gak boleh nikah dan salah satu harus keluar), kemenkeu bakal kehilangan banyak sekali pegawai dong? Yg pastinya jumlahnya cukup material.

  8. chiezlovescheese says:

    setujuuu sama ulul. nikah itu ibadah ko, gmn satu sama lain slg bantu bwt lebih deket sama Tuhannya, yakin d semua agama jg gt, nilai yg udh universal ko. dan mereka2 jg pasti fully aware sm kondisinya.
    masalahnya di sini mgkn cuma ada di luas batasannya. aci akuin, terlibat hubungan emosional bntuk apapun dlm kerjaan itu emg rentan buat ngelakuin tindakan yg ga profesional. tp kl ga boleh nikah kl satu unit lembaga/kementrian kegedean men u.u

    • dinarardy says:

      Iya, td juga d bilangnya udah diterapin di bank entahlah, aku rasa alasannya g jauh seperti yang Aci bilang mungkin ya?

      Gagasannya kurang lebih begini, “Iya kalau suami-istri itu sama2 baik, bisa saling mengingatkan dan memotivasi jadi pekerjaan penuh gairahh. Nah kalau sebaliknya? Bisa saling mengcover gitu? Lo kira negara kita Counter Strike? Cover me..“, kata Kemenjosgemandos. Hehe..

  9. romadhon says:

    kalo satu kantor (satu atap) mungkin bisa ga produktif atau parahnya kkn kecil-kecilan, tapi kan kantornya ada banyak meski 1 instansi, jadi saya rasa ga berpengaruh,,,

  10. siro says:

    Biasa saja sich, yang melakukan aturan seperti itu juga banyak, misal telkom, bank, perusahaan perusahaan jepang. Solusi juga mudah, kalau nggaak boleh suami istri dalam satu instansi, ya tinggal pindah kerja salah satunya. Kalau merasa pindah kerja sulit dan ndak bisa itu menunjukkan bahwa campur tangan pasangan di tempat kerja itu punya pengaruh. Artinya memamg tidak sehat dan perlu dihindari biar tidak menjadi instansi keluarga. Hidup adalah pilihan, kita berikan yang terbaik bagi bangsa ini

  11. ncustia says:

    Biasa aja tuh, semua pasti ada solusi, kalau memang produktif kenapa takut? Toh di Indonesia punya banyak Kementerian/Lembaga……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s